Tingkatkan Devisa Negara Dari Sektor Jasa, Kejagung RI Luncurkan Program Quickwins
MorotaiPost-Jakarta
Untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dari sektor jasa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) meluncurkan tiga program Quickwins, setelah rapat Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara yang digelar di Kantor Bank Indonesia pada Rabu, 26 Februari 2025, dipimpin oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (SesJAM-Intel).
Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan dampak cepat dan signifikan terhadap peningkatan devisa negara.
Ketiga program Quickwins yang diluncurkan meliputi:
Literasi Keuangan Digital bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI): Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan penggunaan layanan keuangan digital bagi PMI. Edukasi akan difokuskan pada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) remitansi berizin, layanan keuangan resmi, dan penggunaan QRIS antarnegara.
Memperluas Penggunaan QRIS Antar Negara di Lokasi Strategis Kunjungan Wisman: Program ini akan mengkampanyekan penggunaan QRIS antarnegara di pintu keberangkatan dan kedatangan wisatawan. Informasi akan disebar di tourism center, dan kerja sama dengan KBRI di Malaysia, Singapura, dan Thailand akan melibatkan influencer internasional untuk meningkatkan adopsi QRIS.
Memperkuat Promosi dan Branding Destinasi Pariwisata: Program ini akan mengembangkan pusat informasi wisata (tourism center) dan menyediakan berbagai paket wisata, termasuk wisata belanja, budaya, dan kota. Sistem pembayaran untuk tiket, transportasi, dan paket wisata juga akan dipermudah.
Rapat koordinasi dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Pokja Sektor Jasa, Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi Kementerian P2MI Indra Hardiansyah, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria IrmiTriswati, dan Direktur Eksekutif Departemen Hukum Bank Indonesia Amsal Chandra Appy.
Program Quickwins ini akan diimplementasikan mulai Maret 2025 dan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga dalam Pokja Sektor Jasa. Pelaksanaan akan dilakukan langsung di lapangan sesuai kebutuhan dan wilayah prioritas.
Kejagung berharap program ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan penerimaan devisa negara pada tahun 2025 melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia, Kementerian P2MI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi Digital, Kementerian BUMN, Kementerian UMKM, OJK, Polri, PPATK, BIN, dan stakeholder terkait lainnya. (tim)
Pos Terkait
Pos Trending
Tidak ada komentar