Bupati Halut, Piet Hein Babua, Sambut Kajati Maluku Utara di Kejari Halmahera Utara - morotaionlinepost.com

Bupati Halut, Piet Hein Babua, Sambut Kajati Maluku Utara di Kejari Halmahera Utara

gazaa
23 Apr 2026 01:49
2 menit membaca

MorotaiPost-Halut
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Maluku Utara Sufari, S.H., M.Hum beserta istri dan rombongan melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus pemantauan kerja ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan berlangsung di lingkungan Kantor Kejari Halmahera Utara, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, pada Rabu, (22/04/26).

Kedatangan pimpinan lembaga penegak hukum tingkat Provinsi ini disambut hangat langsung oleh Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan instansi terkait di lingkungan Kabupaten Halmahera Utara, antara lain Dandim 1508/Tobelo, Kajari Halut beserta Ibu, Sekda Halut, Ketua PN Tobelo, Wakil Ketua II DPRD Halut, perwakilan Kapolres Halut, Danpom Tobelo, serta jajaran Kejari Halut dan tamu undangan lainnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi serta penguatan koordinasi dengan tujuan untuk mempererat hubungan kerja, melakukan pemantauan kinerja, serta memperkuat sinergi antara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan jajaran Kejari Halmahera Utara dan Pemerintah Daerah.

Kehadiran Kajati Maluku Utara ini menjadi bukti perhatian pimpinan pusat kejaksaan terhadap kinerja penegakan hukum di wilayah kepulauan.

Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, menyatakan kunjungan Kajati Maluku Utara menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Ia mengapresiasi perhatian Kejati terhadap kondisi hukum di Halmahera Utara, serta menilai kunjungan tersebut sebagai langkah strategis untuk melihat langsung dinamika penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, Pemkab Halut terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih melalui program pendampingan hukum dana desa. Pembentukan jaksa pengawal dana desa pun hampir rampung guna memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. (ko)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x